Wisata Antariksa dan Perlunya Rezim Hukum Antariksa Modern

Wisata Antariksa dan Perlunya Rezim Hukum Antariksa ModernPada tanggal 28 April 2001, milyarder asal California, Amerika Serikat, Dennis Tito, membuat sejarah dengan menjadi turis antariksa pertama di dunia dengan menggunakan wahana antariksa Rusia, Soyuz, yang melakukan wisata antariksa selama sebelas hari menginap di International Space Station (ISS) dan kembali ke bumi dengan selamat. Ekspedisi fenomenal Tito ini mendapat liputan yang luas oleh berbagai media pada tahun 2001 dan membuktikan bahwa kini antariksa merupakan tujuan wisata baru yang dapat dikembangkan di kemudian hari.

Wisata antariksa pada awalnya merupakan proyek pemerintah yang mulai ditawarkan pada masyarakat sipil pada tahun 2001 dengan biaya yang relatif mahal, sebagai perbandingan harga yang ditawarkan badan antariksa Rusia pada tahun tersebut adalah US$ 45 juta . Pada tahun 2010 wacana tersebut mendapat tantangan dari operator swasta, seperti Virgin Galactic, yang menawarkan harga yang jauh lebih menarik yaitu berkisar pada US$ 200.000 dengan deposito minimal sebesar US$ 20.000. Sehingga bisnis antariksa kini mendapat pesaing kelas ekonomi yang lebih terjangkau. Individu dengan kemampuan finansial yang cukup kini dapat melakukan wisata antariksa dan menikmati panorama bumi dari ketinggian 60.000 kaki sambil merasakan sensasi grafitasi nol.

Sejauh ini, tercatat sudah terdapat lima orang yang melakukan hal tersebut dan berkesempatan menjadi turis antariksa dengan merogoh koceknya sendiri. Setelah Dennis Tito yang menjadi turis antariksa pertama, pengusaha dari Afrika Selatan Mark Shuttleworth, melakukan wisata antariksa pada tahun 2002. Kemudian, ilmuwan Greg Olsen dari AS pada tahun 2005, pengusaha AS keturunan Iran, Anousheh Ansari pada tahun 2006, dan terakhir adalah Charles Simonyi, ahli piranti lunak kelahiran Hungaria yang menjadi turis kelima yang berkunjung pada April 2007 .

Melihat perkembangan yang ada, beberapa perusahaan pun berlomba-lomba untuk terlibat aktif di dalam peluang bisnis baru ini, seperti Virgin Galactic yang melakukan tandem usaha dengan European Auronautic Defence and Space Company untuk eksplorasi kemungkinan bisnis lebih jauh. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ketika rezim antariksa klasik lahir.

Wisata antariksa adalah fenomena baru yang layak mendapat perhatian lebih dalam dan serius. Pada tahun 2003, pesawat antariksa Colombia mengalami kecelakaan yang menyebabkan beberapa kerusakan di muka bumi. Pada tahun 2007 juga tercatat beberapa kegagalan penerbangan antariksa yang menunjukkan bahwa peluang bisnis wisata antariksa bukanlah sesuatu yang risk-free melainkan penuh resiko bagi crew dan turis di pesawat antariksa itu sendiri, crew di space port tempat peluncuran wahana antariksa, maupun terhadap publik lainnya baik di daratan, udara, ataupun lautan. Lebih jauh lagi, kemungkinan polusi udara dan antariksa juga akan semakin meningkat.

Upaya pengawasan juga musti dilakukan mengingat banyaknya sampah antariksa yang bertebaran dan kemungkinan collision yang akan terjadi, masalah sertifikasi kelayakan penerbangan antariksa juga menjadi perhatian dimana cuaca di orbit antariksa akan “sedikit berbeda” dengan cuaca di bumi. Masih banyak lagi aspek – aspek dan kemungkinan lain yang mungkin timbul dari wacana wisata antariksa yang tidak dapat diurai satu persatu disini. Namun demikian, timbul suatu pertanyaan, apabila wisata antariksa di kemudian hari menjadi sesuatu yang lazim untuk dilakukan maka:

  • instrumen hukum apa yang akan mengaturnya, dan
  • apakah akan ada organisasi internasional yang akan mengawasinya?

Di dalam rezim hukum antariksa klasik, pembahasan mengenai isu ini sama sekali belum tersentuh. Sehingga implikasinya adalah, akan sangat beresiko apabila wisata antariksa hanya dilakukan berdasarkan multi kontrak antara:

  • investor–negara.
  • negara–operator wisata antariksa.
  • operator wisata antariksa–turis antariksa.
  • operator antariksa–perusahaan asuransi, dan sebagainya, sehingga, diperlukan suatu rezim hukum antariksa modern yang juga membahas dan mengatur masalah ini.

ICAO untuk Wisata Antariksa?

International Civil Aviation Organization (ICAO) di bentuk pada bulan Oktober 1947 dan diberi mandat untuk menjadi organisasi internasional yang berwenang mengenai segala sesuatu yang berurusan dengan penerbangan udara sipil, seperti: pengaturan frekwensi radio, pengaturan sistem komunikasi pilot dengan stasiun udara, penetapan prosedur dan mekanisme untuk kontrol penerbangan, dan sebagainya.

Seiring dengan fenomena wisata antariksa ini, berkembang juga wacana untuk menjadikan ICAO sebagai organisasi yang juga akan melakukan kontrol dan berwenang terhadap penerbangan antariksa. Alasan yang dikemukakan tentang perluasan mandat dan kewenangan ICAO adalah: baik penerbangan udara dan penerbangan antariksa memiliki rutinitas, aktivitas dan mekanisme kontrol yang sama. Dimana kesemuanya itu menggunakan teknologi komunikasi dan remote sensing satelit. Sehingga, sistem , prosedur, dan mekanisme penerbangan udara yang sudah ada di dalam ICAO sekarang bisa diperluas mencakup penerbangan antariksa dengan sistem, prosedur, dan mekanisme yang kurang lebih sama, sehingga sinergi dan integrasi terhadap pengendalian penerbangan udara dan antariksa akan berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan wacana ini, dipandang perlu pembentukan suatu organisasi internasional baru yang akan mengatur hal-hal sebagaimana telah disebutkan, namun, apakah organisasi baru tersebut merupakan organisasi internasional yang benar–benar baru didirikan atau hanya “perluasan” tugas dan mandat ICAO, sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan ini, merupakan sesuatu yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kaitan Indonesia dengan Isu Wisata Antariksa

Berbanding terbalik dengan kajian hukum antariksa dari perspektif space faring states yang telah memasuki tahap komersialisasi di dalam eksplorasi dan eksploitasi antariksa, Indonesia memandang hukum antariksa sebagai suatu kajian konseptual seperti pembahasan: definisi dan delimitasi antariksa, hak berdaulat dan kedaulatan pada Geo Stationary Orbit (GSO), pemisahan tanggung jawab dari definisi Launching State, dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara khatulistiwa terpanjang, secara geografis merupakan negara yang mempunyai kolong yang sama panjangnya dengan segment GSO (sekitar 34.000 km) yang merupakan orbit lingkaran yang terletak sejajar dengan bidang khatulistiwa bumi dengan ketinggian ± 35.786 km dari permukaan wilayah khatulistiwa bumi. Keistimewaan dari GSO adalah bahwa satelit/objek antariksa yang ditempatkan pada orbit ini akan bergerak mengelilingi bumi sesuai dengan rotasi bumi itu sendiri.

Hal tersebut sesungguhnya merupakan aset dan nilai jual yang sangat tinggi untuk ikut meramaikan industri dan peluang – peluang ekplorasi dan eksploitasi antariksa seperti peluncuran satelit maupun wisata antariksa. Aset dan nilai jual tersebut berimplikasi pada setidak – tidaknya empat hal:

  1. Implikasi ekonomis dimana sesungguhnya Indonesia dapat menawarkan “paket” yang lebih terjangkau kepada negara – negara peluncur satelit/space shuttle apabila meluncurkan satelit/space shuttle untuk wisata antariksa dari spaceport yang di bangun di Indonesia (karena posisi Indonesia yang persis di bawah GSO), dan disisi lainnya, Indonesia dapat mengambil keuntungan ekonomi dan pembangunan daerah yang akan dijadikan spaceport antariksa tersebut.
  2. Implikasi efisiensi, dimana negara peluncur satelit/space shuttle untuk wisata antariksa dapat merasa lebih secure apabila satelit/space shuttlenya diluncurkan dari spaceport Indonesia, karena akan lebih mudah untuk berposisi di dalam GSO yang terletak langsung di atas wilayah Indonesia.
  3. Implikasi eksklusivitas, dimana Indonesia akan mendapatkan informasi dan teknologi antariksa yang lebih baik dibandingkan negara lain dengan tingginya frekwensi peluncuran satelit/space shuttle yang dilaksanakan di Indonesia. Kemungkinan diikutsertakannya Indonesia di dalam proyek – proyek bergengsi seperti International Space Station (ISS) yang merupakan ‘hotel’ tempat wisatawan antariksa menginap pun akan semakin tinggi.
  4. Implikasi deterrence (daya tangkal), dimana dengan semakin aktifnya suatu negara terhadap aktivitas dan penguasaan teknologi antariksa, maka semakin dekat negara tersebut dengan kemampuan deterrence yang lebih besar terhadap negara lain.

Namun sungguh sayang, angan – angan dan impian tetaplah angan – angan dan impian, Indonesia menolak mengambil opsi tersebut dikarenakan masih adanya suatu ganjalan yang terdapat di dalam rezim hukum antariksa klasik. Ganjalan tersebut adalah disatukannya definisi negara yang meluncurkan satelit/space shuttle dengan negara yang menyediakan spaceport bagi peluncuran satelit/space shuttle sebagai satu kesatuan launching state. Sebagai contoh, pasal 7 dari The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space including the Moon and Other Celestial Bodies 1967 (Space Treaty) mengatakan:

“each State Party to the Treaty that launches or procure the launching of an object into outer space…and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty…”

Sangatlah tidak wajar apabila negara pemilik satelit/space shuttle dan negara spaceport memiliki tanggung jawab yang sama apabila terjadi kerusakan yang timbul dari peluncuran satelit/space shuttle tersebut. Kondisinya akan sedikit berbeda apabila bentuk tanggung jawab antara negara pemilik satelit dan negara spaceport dipisahkan secara proporsional. Jadi, dalam hal ini, negara spaceport bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari fasilitas spaceport itu sendiri (lingkungan, gagal luncur, dan sebagainya) sementara negara pemilik satelit/space shuttle bertanggung jawab atas satelit mereka dan kerusakan yang ditimbulkan (polusi antariksa, penggunaan senjata antariksa pada satelit, dan sebagainya).

Dalam kaitan hal tersebut diatas, Indonesia dapat mengambil peran untuk kembali mengkampanyekan perubahan pada rezim hukum antariksa klasik yang merupakan rezim hukum yang lahir dari semangat kompetisi antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1950-an. Space Treaty yang pada saat diadopsinya merupakan salah satu rezim hukum antariksa klasik yang sangat dinanti-nantikan sesungguhnya hanya merupakan landasan hukum yang mengatur prinsip – prinsip dasar saja dalam upaya ekplorasi dan eksploitasi antariksa untuk maksud dan tujuan damai.

Pada awal pembentukannya, rezim hukum antariksa klasik ini dianggap “sekedar cukup saja” untuk menjembatani kekosongan hukum di dalam kompetisi hegemoni antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di dalam perkembangannya, “sekedar cukup saja” tidaklah cukup. Instrumen hukum antariksa yang komprehensif, detail, dan melindungi kepentingan space faring states dan non space faring states haruslah dianggap sebagai suatu persyaratan dasar terbentuknya suatu rezim hukum antariksa modern yang disertai pembentukan organisasi internasional baru yang dapat melengkapi kekosongan di dalam rezim hukum antariksa klasik tersebut.

Ferry Junigwan Murdiansyah

Ferry Junigwan MurdiansyahFerry Junigwan Murdiansyah memiliki pengalaman bekerja singkat pada UN Offices di Vienna pada tahun 2010 dan pernah menangani beberapa isu yang terkait dengan UNCOPUOUS (United Nations Committe on the Peaceful Uses of Outer Space). Ferry merupakan penerima Australian Leadership Awards dan saat ini merupakan kandidat doktor pada Monash University dengan tema penelitian terkait International Criminal Court. Ferry memiliki ketertarikan pada isu hukum antariksa, hukum laut dan hukum pidana internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *