Wamen Bukanlah Pembantu Umum Ataupun Pemain Cadangan

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang marak memperdebatkan aspek konstitusional dan legalitas pengangkatan Wakil Menteri (Wamen). Seyogyanya, yang juga tak kalah penting, keberadaan Wamen tersebut perlu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan manajerial melalui perspektif ilmu SDM. Ini berarti bahwa kebutuhan manajerial yang mengedepankan kebutuhan fungsi manajemen, hendaknya berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan pejabat dengan analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang diselaraskan pada kemampuan kompetensi individu dan kompetensi unit kerja.

Menelaah pro dan kontra bahwa Wamen merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet memang menarik untuk dikritisi dari sisi hukum ketatanegaraan. Namun, jika dilihat dari perspektif kebutuhan SDM, bagaimana optimalisasi peran Wamen seharusnya perlu didasarkan pada rincian uraian tugas dan tanggung jawab turunan dari fungsi Wamen itu sendiri.

Jika Wamen harus ada, selayaknya dia ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya bukan sekedar jabatan politik atau hanya pembantu umum ataupun pemain cadangan.

Fungsi Wamen tersebut seharusnya perlu dipetakan lebih jelas sejalan dengan penjabaran target capaian kementerian, dalam sinergi dan sinkronisasinya dengan fungsi dan tugas menteri. Ini berarti tugas Wamen untuk setiap kementerian bisa sangat berbeda. Dalam kenyataannya, fungsi dan rincian tugas Wamen yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI No 60/2012 tentang Wakil Menteri pada pasal 3 bersifat sama yang berlaku umum untuk semua kementerian.

Kompetensi berbasis tujuan

Secara rinci, Wamen seyogyanya diarahkan pada koordinasi internal dengan prioritas pada kerangka operasional dan pencapaian target maupun indikator keberhasilan program kerja kementerian, dimana Wamen tersebut ditugaskan. Dengan demikian menteri dapat lebih fokus pada tugas-tugas strategik, eksekusi, dan koordinasi eksternal.

Memaknai fungsi Wamen yang terlalu umum akan merefleksikan kerancuan dalam pembagian beban kerja yang bisa saja saling tumpang tindih dalam prakteknya. Sebagai contoh seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI No 60/2012 tentang Wakil Menteri pada pasal 3, mengenai fungsi Wamen bahwa Wamen juga melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Intepretasi melaksanakan fungsi pengendalian dan pemantauan oleh Wamen tidak diklarifikasi dalam irisan tugasnya bersama menteri. Padahal, berbagi tugas akan lebih jelas daripada Wamen dan Menteri bekerjasama untuk mengerjakan tugas yang pada intinya sama. Pembagian beban kerja ini akan meminimalisasi tumpang tindih dalam kerja tim.

Lebih lanjut, penerjemahan tugas manajerial di tingkat menteri dan Wamen tentunya akan berpengaruh pada indikator turunan dan terjemahan tugas di tingkat unit kerja dan individu subordinasi, terutama dalam hal Wamen melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri. Penugasan atau disposisi kepada subordinasi penting untuk dibangun dalam sistem kerja yang sejalan dengan tujuan besar tiap kementerian.

Hasil kajian akademisi selama ini menunjukkan bahwa beban kerja menjadi lebih ringan dan target menjadi lebih cepat tercapai adalah ketika para pelaksana dikondisikan bekerja dalam sebuah sistem yang dibangun dari kejelasan pembagian tugas. Review yang dilakukan oleh Kessler (1995) menguatkan bahwa menyusun kompetensi individu dan unit berbasis tujuan institusi akan mencapai performansi yang optimal.

Dalam prakteknya, seringkali manajerial yang terjadi adalah berdasarkan ingatan dan bisikan, sehingga lebih bersifat reaktif memberikan respon atas isu-isu yang timbul. Hal tersebut mengakibatkan kebijakan dan aktivitas yang bersifat impulsif atau dadakan, yang tidak pernah direncanakan ataupun diprediksi sebelumnya. Tentu akan berbeda hasilnya, jika manajerial dan sinergi dari menteri dan Wamen bersifat proaktif. Hasil sinergi yang proaktif lebih mampu membaca peluang dan memprediksi potensi masalah yang akan timbul di lingkup kerja kementerian.

Senada dengan hal diatas, Palan (2008) menguraikan kompetensi yang seharusnya didefinisikan secara jelas oleh sebuah instansi, salah satunya adalah Kompetensi Peran. Kompetensi peran relevan bagi pejabat yang memegang posisi manajerial. Kompetensi peran dikategorikan kedalam kompetensi yang berhubungan dengan aktivitas, orang, sumberdaya, dan informasi. Dalam artian, seorang Wamen yang dibutuhkan negara ini perlu memiliki kompetensi peran yang memahami betul seluk beluk birokrasi dan sistem tata kerja kementerian.

Intinya, Wamen bukanlah sekedar pembantu umum, namun abdi Negara yang memiliki tugas, pokok dan fungsi yang spesifik dalam mengatur kontribusinya untuk Negara ini. Wamen juga bukan pemain cadangan yang hanya mewakili Menteri pada acara tertentu. Dengan demikian, dimasa mendatang peran seorang Wamen diharapkan dapat lebih dioptimalkan berdasarkan kontribusi manajerialnya.

Ratih Maria Dhewi

Ratih Maria DhewiDosen Manajemen Sumberdaya Manusia & Organisasi di IPB, saat ini sedang menempuh program doktor bidang Human Resource Management di University of Canberra dan sebagai casual teaching staff unit Managing Human Resources di University of Canberra, Australia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *