Salah Kaprah Reklamasi dan Perubahan Batas Maritim

Salah Kaprah Reklamasi dan Batas MaritimBeberapa hari terakhir, berkembang berita tentang reklamasi pantai Singapura dan pengaruhnya terhadap batas maritim dengan Indonesia. Ada pemahaman bahwa perluasan wilayah daratan Singapura melalui reklamasi mengakibatkan batas maritimnya bergeser ke selatan sehingga mendesak wilayah laut Indonesia. Sebagian berpendapat bahwa reklamasi ini tidak saja menambah luas daratan tetapi juga laut teritorial Singapura. Benarkah demikian?

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), sebuah negara berhak menguasai kawasan laut yang diukur dari garis pangkal. Garis pangkal ini bisa mengikuti garis pantai saat air surut (normal), garis pangkal lurus, atau garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik paling tepi pulau terluar. Berdasarkan UNCLOS terkini (1982), sebuah negara berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinan (dasar laut) hingga 350 mil laut atau bahkan lebih tergantung kondisi geologi dan geomorfologinya.

Jika ada satu negara di tengah laut dan tidak punya tetangga maka menurut UNCLOS negara tersebut secara teoritis berhak atas kawasan laut yang sangat luas karena bisa menguasai laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen yang lebar totalnya lebih dari 350 mil laut dari garis pangkal/pantainya. Sayangnya, tidak ada negara yang sendirian seperti itu karena semua negara pasti memiliki tetangga pada jarak tertentu. Artinya, pada kenyataannya, tidak akan ada negara yang bisa mengklaim kawasan laut yang sangat luas seperti diatur oleh UNCLOS tanpa bersinggungan dengan negara lain. Sebagai contoh, jika negara A dan B berseberangan satu sama lain dan berjarak kurang dari 400 mil laut maka A maupun B tidak akan bisa masing-masing menguasai ZEE selebar 200 mil laut dari garis pangkal/pantainya karena pasti akan terjadi tumpang tindih klaim ZEE. Hal ini bisa dilihat di Selat Malaka, misalnya. Indonesia tidak bisa menguasai ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkal di Selat Malaka karena lebar Selat Malaka yang kurang dari 400 mil laut. Jika Indonesia memaksakan mengklaim 200 mil laut ZEE maka ruang laut akan habis dan Malaysia tidak mendapatkan haknya di Selat Malaka. Karena Malaysia juga memiliki hak yang sama maka keduanya harus berbagi laut di Selat Malaka yang disebut proses delimitasi. Proses bilateral inilah yang kemudian menghasilkan perjanjian batas maritim tahun 1969.

Berbeda dengan di Selat Malaka, Indonesia dengan leluasa bisa mengklaim kawasan laut seperti yang diperbolehkan oleh UNCLOS di Samudera Hindia (sebelah selatan Pulau Jawa) karena tidak ada negara tetangga di sebelah selatan Jawa yang harus diajak berbagi laut. Di sana Indonesia bisa menentukan batas laut teritorial, zona tambahan, maupun ZEE secara unilateral, tanpa berurusan dengan negara lain. Jika Indonesia melakukan reklamasi di pantai selatan Jawa maka batas terluar kawasan lautnyapun mungkin berubah. Syaratnya, reklamasi itu merupakan bagian terintegrasi sebuah sistem pelabuhan seperti diatur UNCLOS pasal 11.

Di kawasan laut antara Singapura dan Indonesia (Selat Singpura), kedua negara tidak mungkin mengklaim semua kawasan laut sesuai UNCLOS karena jarak keduanya sangat dekat. Maka dari itulah Indonesia dan Singapura melakukan delimitasi tahun 1973 dan 2009. Artinya, di Selat Singapura telah ada garis batas yang disepakati secara bilateral. Perjanjian itupun telah diratifikasi sehingga bersifat final dan mengikat kedua negara.

Kembali kepada isu di awal tulisan ini, apa yang terjadi jika Singapura memperluas daratannya dengan reklamasi? Akankah batas maritim terdesak ke selatan sehingga Indonesia kemudian dirugikan? Jawabannya adalah “tidak”. Hal ini memang tidak diatur dalam UNCLOS tetapi dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak tidak bisa menggunakan alasan tertentu untuk membatalkan perjanjian perbatasan (Pasal 62 (2) (a)). Selain itu, Konvensi Wina tahun 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional juga menegaskan bahwa perubahan suatu negara tidak mengubah batas wilayah yang telah ditetapkan dengan perjanjian (Pasal 11 (a)). Singkatnya, begitu disepakati secara bilateral, batas maritim tidak akan berubah.

Mengacu pada Konvensi Wina 1969 dan 1978, batas maritim antara Indonesia dan Singapura tidak akan berubah. Yang dilakukan oleh Singapura terkait reklamasi adalah memperluas wilayah daratnya tapi mempersempit laut teritorialnya karena sudah ada batas maritim yang disepakati tahun 1973 dan 2009. Analoginya, Indonesia dan Singapura seperti dua rumah, A dan B, berdekatan dan sudah menetapkan pagar permanen. Jika A memperbesar ukuran bangunannya maka tidak akan menggeser pagar ke arah B. Sebaliknya, A akan mempersempit halaman sampingnya.

Meski tidak terkait batas maritim, reklamasi Singapura menyangkut isu lingkungan. Isu penambangan pasir di Indonesia yang dijual ke Singapura untuk reklamasi adalah salah satunya. Jika demikian halnya, Indonesia berhak mengemukakan keberatan. Meski demikian, ini adalah isu lain yang tidak terkait batas maritim. Mengaitkan reklamasi dengan perubahan batas maritim yang sudah disepakati adalah sebuah salah kaprah. Perlu diingat bahwa batas maritim yang ditentukan secara unilateral bisa saja berubah karena reklamasi tetapi batas yang disepakati melalui proses bilateral tidak akan berubah.

I Made Andi Arsana

I Made Andi ArsanaDosen Teknik Geodesi UGM, peneliti dan pemerhati isu perbatasan. Kandidat doktor di University of Wollongong, Australia.

2 Responses to Salah Kaprah Reklamasi dan Perubahan Batas Maritim

  1. info bermanfaat

  2. Terima kasih. Syukurlah bermanfaat 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *