Meninjau Ulang Posisi Indonesia di Laut China Selatan

Laut China Selatan mungkin termasuk kawasan sengketa kedaulatan dan hak berdaulat yang paling rumit dalam sejarah modern. Karena kerumitannya, untuk pertama kalinya ASEAN gagal mencapai satu konsensus dalam salah satu pertemuannya tahun ini. Asalan utamanya adalah ketidakberhasilan anggota ASEAN mencapai kata sepakat dalam menyikapi isu Laut China Selatan. Selain itu, Amerika Serikat, dengan terang-terangan menunjukkan kepeduliannya dengan kedatangan Hilary Clinton ke Asia beberapa kali untuk menyampaikan sikap dan pandangan Amerika Serikat.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara geografis berada di dekat Laut China Selatan. Banyak pihak berspekulasi atau menganalisis posisi dan peran Indonesia terkait sengketa di Laut China Selatan. Ada yang berpendapat bahwa Indonesia tidak ada kaitannya dengan Laut China Selatan ada juga yang melihat Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari kerumitan di kawasan tersebut. Tulisan ini membahas posisi Indonesia dalam gonjang-ganjing Laut China Selatan serta peran yang mungkin dilakukan untuk mengatasi sengketa tersebut.

Laut China Selatan adalah kawasan laut semi tertutup atau semi-enclosed sea yang dikelilingi oleh China, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Filipina dan Taiwan (lihat Gambar 1). Karena dilingkupi atau hampir ditutup oleh daratan berbagai negara, kewenangan atas Laut China Selatan menjadi rumit dengan adanya kompetisi. Permasalahan utama adalah kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang masih disengketakan. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan mengklaim kepemilikan atas berbagai pulau kecil yang ada di sana dan sampai kini tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selain itu, karena menurut hukum laut internasional pulau bisa menguasai laut maka sengketa tidak berhenti pada wilayah daratan tetapi merambah kawasan laut. Potensi sumberdaya hayati dan non hayati di kawasan tersebut tentu saja menjadi alasan sengketa kian pelik. Singkatnya, situasi di Laut China Selatan menjadi semakin rumit.

Kawasan laut setengah tertutup Laut China Selatan
Gambar 1 Kawasan laut setengah tertutup – Laut China Selatan

Klaim atas wilayah darat dan laut di Laut China Selatan disampaikan secara eksplisit misalnya oleh China yang mengeluarkan peta pada tahun 1947. Peta tersebut memuat garis putus-putus yang melingkupi hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Dalam perkembangannya garis klaim itu dikenal dengan nine-dashed line karena merupakan sembilan segmen garis putus-putus. China mengajukan klaim ini berdasarkan pada prinsip “historic waters” atau perairan yang konon menurut sejarah China merupakan bagian dari wilayah atau yurisdiksi China. Klaim ini tidak diakui oleh negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.

Sementara itu, negara lain juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut China Selatan. Vietnam, misalnya, mengklaim dan menduduki Spratly Island dengan mendirikan tempat tinggal, lapangan udara dan tugu. Filipina juga mengklaim sekelompok pulau yang disebutnya Kalayaan Island Group (KIG) dan telah beraktivitas di sana. Malaysia dan Brunei, misalnya, mengklaim sebuah terumbu bernama Louisa Reef di sebelah utara Brunei. Kelompok pulau lain yang menjadi sengketa misalnya Spratly, Paracel dan Pratas. Indonesia di satu sisi tidak mengklaim satupun pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Meski demikian, Indonesia memiliki kedaulatan yang sudah diakui dunia internasional atas kelompok Kepulauan Natuna yang memang berada di bagian baratdaya Laut China Selatan. Karena kedaulatannya atas Kepulauan Natuna, Indonesia juga berhak atas kawasan laut yang lebarnya diukur dari garis pangkal di Natuna sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Akibatnya, Indonesia juga berhak atas kawasan maritim (laut teritorial, zona tambahan, zone ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen) di Laut China Selatan.

Hak Indonesia atas kawasan laut ini membuat Indonesia perlu berbagi laut dengan tetangganya di Laut China Selatan karena tetangga lain juga memiliki hak yang sama. Batas dasar laut (landas kontinen) sudah ditetapkan (didelimitasi) dengan Malaysia (1969) dan Vietnam (2003) seperti terlihat pada Gambar 2. Memang Indonesia hanya menganggap dua negara tersebut sebagai tetangga yang memerlukan delimitasi maritim di Laut China Selatan. Meski batas dasar laut sudah ditetapkan, batas perairan (ZEE) belum disepakati oleh Indonesia, Malaysia dan Vietnam di Laut China Selatan. Sementara itu, Indonesia sendiri sudah mengusulkan batas ZEE secara sepihak dan memerlukan perundingan dengan Malaysia dan Vietnam. Mungkin ada yang bertanya, mengapa batas dasar laut berbeda dengan batas perairan? Mengapa tidak dibuat sama? Memang demikianlah hukum laut internasional mengaturnya. Dalam bahasa hukum, rejim yang mengatur keduanya berbeda. Lihat Gambar 2.

Klaim dan batas maritim di Laut China Selatan
Gambar 2 Klaim dan batas maritim di Laut China Selatan

Dalam bahasa sederhana, dasar laut antara Indonesia, Malaysia dan Vietnam sudah dibagi tetapi kewenangan akan air di atasnya belum disepakati. Jikapun ada pembagian perairan, itu merupakan usulan sepihak, bukan kesepakatan. Menilik fakta ini, jelas Indonesia memiliki urusan di Laut China Selatan yaitu menetapkan batas maritim dengan Malaysia dan Vietnam. Selain itu, jika mengacu pada klaim nine-dashed line China tahun 1947, ada kemungkinan adanya tumpang tindih klaim maritim antara Indonesia dengan China di Laut China Selatan. Analisis geospasial teknis yang penulis lakukan menunjukkan adanya kemungkinan kawasan tumpang tindih ini. Meski demikian, ketelitian analisis ini bisa dipertanyakan karena kenyataannya China memang tidak pernah menyampaikan koordinat klaimnya di Laut China Selatan. Selain itu, klaim China in berupa garis putus-putus sehingga kawasan yang dilingkupi oleh klaim tersebut tidak bisa ditentukan secara akurat. Analisis tersebut menggunakan asumsi bahwa klaim China berupa garis utuh hasil penyambungan (interpolasi) garis putus-putus nine-dashed line (lihat Gambar 2).

Untuk menentukan ada tidaknya tumpang tindih klaim antara Indonesia dan China di Laut China Selatan diperlukan adanya klarifikasi klaim oleh China. Perlu diingat juga bahwa Indonesia tidak mengakui klaim China yang ditampilkan dalam nine-dashed line. Dalam salah satu pernyataannya tahun 2009 kepada PBB, Indonesia menegaskan bahwa klaim China itu tidak memiliki dasar internasional dan merupakan pelanggaran terhadap konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).

Kesimpulannya, Indonesia memang tidak terlibat dalam sengketa kedaulatan atas wilayah daratan (pulau/karang) di Laut China Selatan. Sebagai pihak netral, Indonesia bisa tetap menjalankan perannya untuk memediasi pihak-pihak bersengketa, jika memang diharapkan. Tentu saja Indonesia tidak bisa melakukan intervensi aktif karena kedaulatan adalah persoalan sensitif dan menjadi urusan internal pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan, Indonesia bisa menunjukkan niat baik dengan membuka diri sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Meski tidak terlibat dalam sengketa wilayah daratan, bukan berarti Indonesia tidak terlibat sama sekali dalam kerumitan isu Laut China Selatan. Yang pasti, Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk berbagi laut (ZEE) dengan Malaysia dan Vietnam di kawasan baratdaya Laut China Selatan. Selain itu, perilaku China yang semakin agresif akan klaimnya di Laut China Selatan mungkin mengharuskan Indonesia meninjau kembali posisinya terkait interaksi maritim dengan China. Apakah China adalah tetangga Indonesia yang memerlukan batas maritim? Itu adalah pertanyaan yang wajib dicari jawabannya.

I Made Andi Arsana

I Made Andi ArsanaDosen Teknik Geodesi UGM, peneliti dan pemerhati isu perbatasan. Kandidat doktor di University of Wollongong, Australia.

2 Responses to Meninjau Ulang Posisi Indonesia di Laut China Selatan

  1. Cina terlalu serakah jika mengklaim hampir seluruh kawasan laut cina selatan dan kepualauan yang ada d dalamnya seperti sparlty is, paracel is …
    Seharusnya cina harus mengakui zee negara negara tetangganya di asean seperti vietnam , filipina, malaysia , brunei dan indonesia , apalagi rep.cina(taiwan) ikut juga di sengketa ini ,,, cina harus membagi paracel dengan vietnam , dan tentang paracel cina juga harus arif ,,, karna paracel dekat dengan taiwan ,, masukanlah paracel kedalam administratif integral taiwan yang akhirnya juga paracelpun ada di kedaulatan rrc ,, tapi filipina juga harus dibagi tentang pulau ini ,, kalau maslah malaysia dan brunei , kasih saja mereka pulau dan laut yang masuk kepada area zee negaranya ,, dan tentang indonesia ,, cina harus mengakui kedaulatan nkri atas zee dia area natuna ,,, itu cukupkan ,,,
    jika ini bisa berarti cina dan taiwan menguasai laus cina selatan bagian utara dan timur laut,, filipina menguasai bagian barat,, malaysia dan brunei menguasai bagian tenggara , , indonesia bagian selatan ,,, vietnam bagian utara timur dan barat daya ,,, dan akan tersisa laut yang tak bertua diantar p paracel dan p spartly ,, dan laut tak bertuan ini akan menjadi laut bebas , laut bersam antara asean dan cina ,,, khususnya …
    Tapi itu cuma kahyalan saya saja ,,, masalah kesepakatan nantinya ,,, kita lihat saja hasilnya nanti ,, semoga hasilnya menguntungkan semua negara … ,,, …

  2. Mantap pak dosen.. saya meskipun ga terlalu mengerti, tapi semenjak dulu tertarik dengan pembagian laut ini.. china yang letak daratannya jauh seperti itu. kok bisa mengklaim sampe sejauh itu laut nya? lagipula serakah sekali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *