Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste

Berbeda dengan Malaysia atau Australia, kita mungkin jarang sekali mendengar isu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Kenyataannya, Timor Leste adalah negara terdekat yang bahkan berbagi daratan dengan Indonesia. Secara geografis kondisi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste mirip dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya melibatkan batas darat dan laut, seperti juga antara Indonesia dengan Papua Nugini. Tulisan ini membahas bagaimana Indonesia dan Timor Leste seharusnya menetapkan batas maritim, justru saat belum atau tidak ada masalah yang besar di antara keduanya.

Sejak pertengahan 2012, Taur Matan Ruak resmi menjabat sebagai Presiden Timor Leste periode 2012-2017. Ruak menggantikan Ramos Horta yang kalah dalam pemilihan presiden di putaran pertama. Yang menarik, salah satu pernyataan pertama Presiden Ruak adalah terkait batas maritim, terutama dengan Australia. Sydney Morning Herald (17 April 2012) melansir pernyataan Ruak yang cukup keras bahwa dia akan “pasang kuda-kuda” terkait isu perbatasan. Ruak mengatakan ”Saya melihat Australia selalu jadi masalah dalam negosiasi karena menginginkan bagian yang lebih banyak. Sebagian besar kesepakatan Australia mengutamakan aspek politis, bukan negosiasi legal.” Presiden Timor Leste yang baru ini jelas memberi perhatian tinggi pada isu perbatasan.

Tahun 2004 silam saya bertemu Ramos Horta di Sydney. Sebagai menteri luar negeri, Horta menyampaikan pidato simpatik di depan pengacara, profesional, akademisi dan pekerja pemerintah Australia. Intinya dia menyampaikan kepetingan Timor Leste atas kesepakatan yang adil antara Timor Leste dan Australia terkait pemanfaatan sumberdaya di Laut Timor. Peraih nobel perdamaian ini berhasil memukau hadirin sore menjelang malam itu.

Dalam kesempatan lain, Mari Alkatiri, Presiden Timor Leste ketika itu bahkan mengistilahkan penetapan batas maritim dengan Australia adalah perihal “hidup atau mati” bagi Timor Leste, seperti dikutip dalam laporan Oxfam tahun 2004. Bisa dipahami, kejelasan batas maritim akan menentukan akses Timor Leste pada minyak dan gas bumi di Laut Timor sebagai salah satu urat nadi perekonomiannya. Tanpa minyak dan gas bumi, Timor Leste sulit bertahan.

Ada benang merah ketika menyimak pernyataan para pemimpin Timor Leste. Semuanya menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada batas maritim. Jika keinginannya terkait batas maritim dengan Australia sedemikian jelas, bagaimana halnya batas maritim dengan Indonesia?

Dinyatakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Eddy Setiabudi, bahwa batas maritim Indonesia-Timor Leste “masih terkatung-katung” (Antara, 25 April 2012). Alasan utama adalah belum tuntasnya penegasan batas darat karena titik akhir batas darat akan menjadi titik awal batas maritim. Hingga kini, sekitar 96% penegasan batas darat sudah rampung dan keduanya berusaha menyelesaikan segmen yang masih tertunda. Tahun 2003, saya atas nama tim Teknik Geodesi UGM terlibat dalam penegasan batas darat ini dan memang ada segmen-segmen yang tidak mudah diselesaikan.

Terkait batas maritim, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan yaitu:

  1. Ada tiga lokasi yang memerlukan penetapan atau delimitasi yaitu Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor seperti terlihat pada Gambar 1.
  2. Penetapan batas maritim harus mempertimbangkan kondisi geografis bahwa Indonesia dan Timor Leste adalah dua negara yang bersebelahan (adjacent) sekaligus berseberangan (opposite). Yang bersebelahan misalnya adalah Timor Leste bagian timur (utama) dengan wilayah darat Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang berseberangan misalnya Timor Lester bagian timur dengan Pulau Wetar Indonesia (lihat Gambar 1). Delimitasi batas maritim untuk situasi bersebelahan dan berseberangan tentu  berbeda.
  3. Penetapan batas maritim di sisi selatan bersifat lateral dengan garis dari utara ke selatan. Hal ini tentu harus mempertimbangkan batas maritim yang sudah ada antara Indonesia dan Australia serta kawasan pengelolaan minyak antara Timor Leste dengan Australia di Laut Timor (lihat Gambar 1).
  4. Salah satu kerumitan yang mungkin muncul adalah Timor Leste memiliki wilayah daratan yang ‘terselip’ di wilayah Indonesia yaitu Oekusi (lihat Gambar 1). Penetapan garis batas maritim akan membuat Timor Leste memiliki kawasan maritim yang terpisah-pisah. Keduanya perlu menetapkan solusi agar pergerakan Timor Leste dari kawasan laut di barat dan di timur berjalan baik tanpa merugikan Indonesia. Model yang bisa ditiru adalah penetapan koridor seperti yang menghubungkan laut Malaysia di semenanjung barat dengan laut di sekitar Sabah-Sarawak.
  5. Timor Leste bukan negara anggota Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sehingga keduanya tentu perlu mencari dasar hukum alternatif. Dengan demikian opsi terbaik adalah negosiasi bilateral, tanpa melibatkan institusi peradilan internasional yang mendasarkan putusannya pada UNCLOS seperti ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea).
  6. Peran disiplin teknis seperti survey pemetaan (geodesi) sangat penting untuk penetapan posisi titik batas secara akurat.
batas maritim indonesia dan timor leste

Gambar 1 Indonesia dan Timor Leste berbatasan darat dan laut

Belajar dari pengalaman, ketidakjelasan batas maritim bisa mengundang berbagai permasalahan. Pengalaman Indonesia dengan Malaysia beberapa tahun terakhir membuktikannya. Oleh karena itu, penetapan batas maritim Indonesia dan Timor Leste perlu dipercepat. Tanpa harus menunggu rampungya batas darat, negosiasi bisa dimulai untuk menetapkan hal dasar seperti dasar hukum yang tepat, metode yang sesuai (garis tengah, proporsional, atau lainnya) dan mekanisme penyelesaian sengketa. Semangat Presiden Ruak yang nampaknya akan mengutamakan batas maritim bisa dijadikan motivasi untuk mempercepat proses negosiasi. Penyelesaian batas maritim memang tidak perlu menunggu hingga ada kasus dan sengketa yang meresahkan. Pemerintah Indonesia tentu menyadari ini dan semua pihak perlu mendukung sesuai kapasitas dan peran masing-masing.

I Made Andi Arsana

I Made Andi ArsanaDosen Teknik Geodesi UGM, penerima beasiswa Australian Leadership Awards untuk S3 di University of Wollongong dengan kajian batas maritim.

4 Responses to Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste

  1. kalau btas di darat tau d laut tapi peraturanny gmana pak

  2. Maaf kalau saya kurang bisa mengkal maksud pertanyaan ini. Saya mencoba menerka2 prraturan penetapan batas laut itu bagaimana. Gitu ya?
    Aturan utama adalah konvemsi pbb tentang hukum laut. Intinya negara diberi hak untuk menguasai laut sampai pada batas tertentu. Meski demikian ada kemungkinan bahwa jarak negara2 yg berdekatan itu tidak bisa menguasai semua laut seperti diperbolehkan oleh hukum. Negara2 ini harus berbagi. Inilah prinsip dasar penetapan batas maritim/laut. Aturannya atau metodenya bisa menggunakan berbagai macam tergantung kesepakatan dalam negosiasi karena hukum tidak menetapkan metode tertentu. Semoga menjawab.

  3. Terimakasih Artikelnya… Salam Pak…

  4. Kalau batas secara bilateral yang dipakai maka selain batas secara geodesi juga sebaiknya melibatkan peran para tokoh adat di sekitar perbatasan kedua negara. Dalam hal ini perlu pendekatan norma adat istiadat dalam penentuan batas negara. Artikel ini amat menarik. Terima kasih. Salam hormat..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *