Kualitas Kependudukan di Indonesia

Masalah kependudukan yang berkait dengan kualitas sumberdaya manusia atau SDM bisa ditelaah dari berbagai segi. Dalam hal ini yang akan diuraikan adalah dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pendidikan, tingkat kematian bayi, kemiskinan dan pengangguran.

Laporan dari United Nations Development Program (2012) menunjukkan IPM Indonesia Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sangat rendah. Pada tahun 2011 IPM Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617. Hal ini cukup menghawatirkan karena urutan ini turun dari peringkat 108 pada tahun 2010. Posisi ini tidak bergeser di kawasan ASEAN. Peringkat pertama IPM adalah Singapura dengan nilai 0,866 dan disusul Brunei dengan nilai IPM 0,838, disusul Malaysia (0,761), Thailand (0,682,) dan Filipina (0,644). Indonesia hanya unggul dari Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos dengan nilai IPM 0,524, Kamboja dengan nilai IPM 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483, katanya.

Hal yang menarik untuk diungkapkan adalah rendahnya IPM Indonesia ini menunjukkan pengaruh alokasi 20 persen anggaran sektor pendidikan dari APBN belum signifikan. Kondisi gambaran IPM di atas sekaligus menunjukkan kemampuan daya saing SDM Indonesia. Data terakhir menunjukkan peringkat daya saing SDM Indonesia merosot tajam dari 44 pada tahun 2011 menjadi 46 pada tahun 2012.

Indikator Pendidikan di Indonesia pada tahun 2010 (BPS 2011) tentang jumlah penduduk yang menamatkan sekolah berdasarkan stratanya menunjukkan gambaran yang beragam seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikannya (%) dan Angka Buta Huruf 2010

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikannya

Tampak pada Tabel 1 di atas, jumlah penduduk yang menamatkan sekolah dengan tingkat pendidikan rendah relative kecil. Mereka kebanyakan terus melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain penduduk yang masih buta huruf relatif masih besar. Mereka yang buta huruf pada kelompok usia di atas 10-14 tahun mencapai 6,34%. Kemudian pada golongan usia di atas 14-15 tahun tercatat 7,09% disusul kelompok usia 15-44 tahun yang mencapai jumlah 1,71%. Sementara mereka yang buta huruf di kelompok usia di atas 45 tahun mencapai jumlah terbanyak yakni 18,25%. Selain itu mereka yang buta huruf khususnya yang di atas usia 45 tahun relative besar.

Kondisi tingkat pendidikan tersebut berkaitan dengan dengan sebaran jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah pekerja (%) menurut tingkat tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2009-2011

Jumlah pekerja menurut tingkat tingkat pendidikan tertinggi

Tabel di atas memerlihatkan bahwa sebagian besar pekerja memiliki pendidikan tertinggi di sekitar tidak/belum sekolah,tidak/belum tamat sekolah dasar (SD) hingga tamat SD yakni mendekati jumlah 50%. Hal ini diikuti oleh mereka yang berpendidikan tertinggi SMP-SMA yakni sekitar 40%. Sementara yang berpendidikan tinggi relatif paling kecil. Kondisi seperti itu dari tahun 2009 hingga 2011 cenderung tidak berubah.

Hasil Survei Pekerja Anak di Indonesia 2009 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan jumlah pekerja anak di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 1,7 juta anak (Sjafri Mangkuprawira, 2011). Temuan-temuan utama dari survei ini sebagai berikut:

  1. Dari jumlah keseluruhan anak berusia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen merupakan pekerja anak.
  2. Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5-17, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 persen tergolong sebagai ‘idle’, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah dan tidak bekerja.
  3. Sekitar 50 persen pekerja anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu dan 25 percent sedikitnya 12 jam per minggu. Rata-rata, anak yang bekerja bekerja 25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu.
  4.  Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.

Indikator kualitas SDM lainnya adalah tingkat kemiskinan penduduk. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010-2011 baik angka relatif maupun nominal cenderung mengalami kenaikan sedikit. Hal ini terkait dengan pertambahan jumlah penduduk seperti tampak pada Tabel 3. Kalau melihat daerahnya maka kemiskinan di daerah perdesaan lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumberdaya perdesaan belum optimum. Sekaligus juga mencerminkan desa belum mampu menyediakan lapangan kerja secara maksimum.

Tabel 3. Jumlah penduduk miskin menurut lokasi, 2010-2011

 Jumlah penduduk miskin menurut lokasi

Selain terjadi kenaikan jumlah penduduk yang miskin, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan fakta bertambahnya jumlah penduduk hampir miskin sebanyak 5 juta jiwa pada tahun 2011. Pertambahan sebesar 5 juta jiwa ini berasal dari 1 juta penduduk miskin yang naik status menjadi hampir miskin dan 4 juta penduduk tidak miskin yang turun status menjadi hampir miskin. Selama tiga tahun (2009-2011), jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah secara taat asas seperti tampak pada Gambar 1 di bawah. Kondisi kemiskinan diduga memiliki pengaruh pada angka kematian penduduk khususnya mereka yang berusia di bawah lima tahun. Pada tahun 1999 tercatat angka kematian bayi per 10000 penduduk mencapai 46 dan yang di bawah usia lima tahun tercatat angka 59,55.

Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008

Kondisi sumberdaya manusia di atas dan kondisi pasar kerja diduga ada hubungannya dengan fenomena pengangguran Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, BPS,2008) yang dilakukan pada bulan Februari 2008, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai sekitar 9 juta orang atau sekitar 8 persen dari keseluruhan jumlah angkatan kerja. Dari jumlah pengangguran sekitar 9 juta tersebut, pengangguran pria mencapai sekitar 5 juta orang, sementara pengangguran wanita sebanyak 4 juta orang. Jumlah penduduk Indonesia sendiri sampai 2010 tercatat sebanyak 238 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja sekitar 112 juta orang,. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 62 persen di antaranya adalah kaum pria dan 38 persen kaum wanita.

Jumlah pengangguran dilihat dari segi pendidikan didominasi oleh mereka yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD, lulusan SD, dan SMP yang mencapai sekitar 50 persen. Jumlah pengangguran lulusan SMP ke bawah mencapai 4,92 juta orang, lulusan SMA sebanyak 3,3 juta orang atau sebesar 40 persen, sedangkan sisanya lulusan diploma dan sarjana sekitar 10 persen dengan jumlah 1,14 juta orang. Sementara itu jumlah pengangguran di kota ternyata lebih tinggi dari desa dengan perbandingan 5,62 juta orang dan 4,39 juta orang. Selain itu, jumlah pengangguran di kota justru didominasi oleh lulusan SMA sebesar 35,74 persen, disusul lulusan SLTP sebesar 23,01 persen, dan terakhir lulusan universitas sebanyak 6,68 persen.

Bagaimana dengan fenomena pengangguran di kalangan terdidik?. Hasil survei angkatan kerja nasional Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2007 mencatat pengangguran 10.547.900 orang (9,75%), sedangkan pengangguran intelektual tercatat 740.206 orang atau 7,02%. Hasil survei serupa pada Februari 2008, total pengangguran sebanyak 9.427.610 orang atau menurun 1,2 % dibanding Februari 2007; sementara itu pengangguran intelektual mencapai 1.461. 000 orang (15.5%) atau meningkat 1,02% dari tahun 2007. Diperkirakan kondisi itu tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang.

Ditinjau dari sisi mikro maka pengangguran intelektual bisa jadi disebabkan faktor karakter dan potensi akademik lulusannya. Pertanyaan yang diajukan adalah seberapa jauh intelektual penganggur dapat ikut menjawab tantangan pasar kerja? Dengan kata lain seberapa besar para penganggur dengan kemampuan intelektualnya dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri? Dan bagaimana pula sumbangan mereka yang sudah bekerja dalam membangun kesejahteraan masyarakat? Tidak ada data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Sjafri Mangkuprawira

Sjafri MangkuprawiraGuru Besar di Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta yang mengasuh berbagai mata kuliah di tingkat S1 sampai S3 untuk mata kuliah, di antaranya: MSDM Strategik, Ekonomi Sumberdaya Manusia, Teori Organisasi Lanjutan, Perencanaan SDM, Manajemen Kinerja, Manajemen Pelatihan dan Manajemen Program Komunikasi.

One Response to Kualitas Kependudukan di Indonesia

  1. Mikael Jeramu

    sangat baik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>