Krisis Identitas Malaysia?

Krisis Identitas MalaysiaMasih segar ingatan masyarakat terkait klaim Pemerintah Malaysia atas berbagai warisan budaya Indonesia seperti angklung, batik, rendang, Soleram, reog, Rasa Sayange, dan tari Pendet. Baru-baru ini, publik Indonesia kembali terkejut oleh sikap pemerintah negeri jiran Malaysia yang tengah berencana mendaftarkan tari Tor-Tor dan Paluan Gondang Sambilan dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan Malaysia 2005. Pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan karena desakan Komunitas Mandailing-Malaysia yang menuntut keseniannya dimainkan di depan publik.

Apapun alasan Pemerintah Malaysia, kelihatannya publik Indonesia tidak begitu saja menerimanya. Politisi, masyarakat akar rumput, dan berbagai media di tanah air secara serempak mempertanyakan kebijakan sepihak tersebut. Protes masyarakat Indonesia paling mudah diketahui melalui dunia maya. Dalam jejaring sosial Twitter misalnya, hastag #TorTorPunyaIndonesia, #DearMalaysia dan #Indonesia’s sempat menjadi World Trending Topic (WTT).

Dari Kebutaan Sejarah Sampai Krisis Identitas

Melihat sejarah bangsa Malaysia tidak dapat dilepaskan dari sejarah besar bangsa Indonesia. Kerajaan Sriwijaya telah menempatkan Semenanjung Malaya dan Kalimantan bagian Utara sebagai salah satu daerah taklukannya, begitu juga pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaan Melayu-Islam; Kesultanan Lingga-Riau, Johor, Melaka, ataupun Aceh silih berganti menguasai Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Pada masa ini, gelombang migrasi dari Sumatera ke Semenanjung Malaya begitu deras. Pendatang Sumatera di Malaysia terdiri dari hampir semua etnis, terutama Minangkabau, Aceh, Kerinci, Melayu-Riau, dan Mandailing.

Memasuki masa kolonial, Kepulauan Nusantara menjadi tempat persaingan bangsa-bangsa Eropa. Semenanjung Malaya dan Kalimantan bagian Utara menjadi taklukkan Inggris, sedangkan sisanya dikuasai oleh Belanda. Walaupun demikian, arus migrasi dari Pulau Sumatera ke Semenanjung Malaya terus mengalir tak terbendung. Di sisi lain, migrasi etnis Madura, Bawean, Bugis, Makassar, Bajo, dan Banjar juga tidak kalah banyak. Sementara itu, migrasi orang Jawa ke Semenanjung Malaya begitu berbeda. Pemerintah kolonial mengirimkan orang-orang Jawa ke sana untuk menjadi buruh perkebunan karet yang tengah pesat dikembangkan bersamaan dengan datangnya orang Tamil dari “Anak Benua” India.

“Kemerdekaan sejati” Republik Indonesia pada 1945, pembentukan Federasi Malaya pada 1957, dan lahirnya bangsa Malaysia pada 1963 menjadi titik balik hubungan antar bangsa di Kepulauan Nusantara. Di sisi lain, lepasnya Singapura dari Malaysia pada 1965 dan “politik konfrontasi” Soekarno menjadi “catatan khusus” bagi hubungan bertetangga pada era selanjutnya.

Dalam sudut pandang peradaban Melayu, lahirnya Indonesia dan Malaysia sebagai entitas negara menjadi catatan tersendiri. Berabad-abad lamanya, masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan mudah bermigrasi, baik untuk urusan perdagangan maupun keagamaan tanpa “embel-embel” paspor seperti sekarang. Masyarakat pendatang Sumatera dari berbagai etnis yang telah menetap di Semenanjung Malaya telah menjadi warga negara Malaysia. Mereka menjadi kelompok terbesar yang membentuk separuh penduduk Malaysia saat ini yang dikenal dengan “Kaum Melayu”. Khusus untuk pendatang dari Sumatera Barat, etnis Minangkabau menjadi mayoritas penduduk di Negeri Sembilan.

Berbagai etnis dari Kepulauan Nusantara yang telah menetap di Malaysia banyak yang telah melebur mengikuti tradisi Melayu tempatan. Walaupun demikian, tidak sedikit dari mereka yang masih melestarikan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Fenomena ini sebenarnya menjawab mengapa Malaysia mempromosikan “tari Barongan” (gubahan Reog Ponorogo), memasyarakatkan lagu Rasa Sayange, mengembangkan Batik Terengganu ataupun terus menggenjot ekspor Rendang-Malaysia ke berbagai belahan dunia.

Bukan Serumpun?

Mencuatnya klaim Malaysia terhadap berbagai warisan budaya Indonesia sebaiknya tidak dilihat dari kacamata Indonesia. Dalam perspektif Malaysia, Malaysia mendekat kepada Indonesia dengan pengertian saudara serumpun yang berarti “satu rumpun (etnis) Melayu-dua bangsa.” Selama beberapa dekade, pandangan tersebut cukup efektif meredamkan konflik bilateral yang tersulut dari berbagai isu, terutama isu paling sensitif: buruh migran dan klaim budaya. Pendekatan “abang-adik” dalam hubungan Indonesia-Malaysia juga lahir dari pandangan tersebut. Dalam perspektif pemerintah Malaysia, alam Melayu yang dikenal dengan nusantara adalah hak waris yang sama-sama dimiliki oleh kedua negara. Oleh karena itu, banyaknya warga Negara Malaysia-keturunan Indonesia yang masih ikut melestarikan kesenian yang diwariskan pendahulunya adalah sah-sah saja, termasuk urusan klaim kepemilikan dan hak paten. Apalagi, urusan tersebut dinilai mampu meningkatkan industri pariwisata Malaysia yang mengusung konsep “Truly Asia”.

Pada awal 2012, sebuah kabar mengejutkan datang ketika Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong menyerukan bahwa Indonesia tidak serumpun dengan Malaysia. Pandangan Anhar dapat dikritisi mengingat Indonesia adalah negara majemuk, tak kurang dari 500 suku bangsa dan 500 bahasa berbeda yang disatukan dengan Pancasila. Bagi Indonesia, etnis Melayu hanyalah bagian dari keragaman tersebut. Sehingga, jika Indonesia terus mengakui konsep saudara serumpun, itu berarti Indonesia menihilkan berbagai suku bangsa di luar Melayu.

Sampai saat ini, sudah puluhan warisan budaya Indonesia yang telah atau sedang dalam proses klaim oleh Malaysia. Tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Untuk menyikapi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia sudah saatnya bersikap tegas. Tidak ada gunanya tersulut emosi hanya karena upaya Pemerintah Malaysia yang turut melestarikan (bukan mematenkan) warisan budaya Indonesia. Berbesarlah hati Indonesia. Mungkin Malaysia sedang dan akan terus mencari akar budaya, dan identitasnya.

Agung Setiyo Wibowo

Agung Setiyo WibowoASEAN Blogger Ambassador 2011 & Junior Communication Assistant-Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan)

One Response to Krisis Identitas Malaysia?

  1. Hal ini sebenarnya hanya masalah kesenjangan bahasa antara Indonesia dengan Malaysia. Telah terjadi miskomunikasi selama ini soal penggunaan bahasa ‘hak paten’ dan ‘klaim’, padahal sebenarnya selama ini Malaysia hanya bermaksud dan bertujuan untuk sekedar ‘mendaftarkan’ saja kesenian2 kebudayaan tersebut melalui sebuah instrumen hukum ‘akta warisan’ TANPA ada niat menghakpatenkan dan mengklaim apalagi memonopoli. So, jangan khawatir, mari kita lebih peka, sebab ini hanya masalah kesenjangan bahasa dan komunikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *