BUMD Siapa yang Punya?

bumd punya siapaTujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun selama ini kontribusi laba BUMD terhadap PAD rata-rata masih dibawah 5 persen. Total aset yang dimiliki seluruh BUMD, yang berjumlah lebih dari 1000, mencapai Rp. 343,118 triliun. Sedangkan total kontribusi laba seluruh BUMD tersebut hanya sebesar Rp. 10,372 triliun atau 3,02 persen dari total aset. Rendahnya kontribusi laba ini mengindikasikan sebagian BUMD masih belum dikelola dengan baik, sehingga belum mampu berperan secara optimal dalam menunjang penerimaan PAD.

Senasib dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD masih menghadapi kendala seperti adanya kemungkinan intervensi dalam penyusunan struktur organisasi BUMD. Budaya perusahaan juga masih bercorak birokrasi, belum banyak mengadopsi budaya perusahaan yang profesional dan transparan. Selain itu, BUMD biasanya kalah efisien dibandingkan swasta dikarenakan proses pengambilan keputusan yang lebih hierarkis.

Mengelola perusahaan negara/daerah bisa dibilang lebih sulit dibandingkan mengelola perusahaan swasta. Di perusahaan swasta, kepada siapa manajemen bertanggung jawab adalah jelas, yaitu kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tugasnya pun jelas yaitu memaksimalkan laba bagi pemilik perusahaan. Namun pada kasus BUMD, sebagaimana kepanjangannya yaitu Badan Usaha Milik Daerah, pemiliknya adalah daerah. Lalu kepada siapakah manajemen BUMD harus loyal? Apakah kepala daerah, para anggota dewan, atau seluruh masyarakat di daerah?

Hal tersebut membuat banyak perusahaan negara/daerah yang tidak mampu menghasilkan laba bahkan mengalami kerugian sehingga perlu disubsidi dari APBN/APBD. Berbagai permasalahan dan inefisiensi tersebut membuat IMF dan World Bank dalam membantu negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, mensyaratkan model Washington Consensus yang salah satunya berisi kebijakan untuk melakukan privatisasi atau menjual perusahaan milik negara. Alasannya, pemerintah tidak seharusnya terjun ke bisnis, namun sektor swasta yang harus dikuatkan. Belakangan Beijing Consensus muncul sebagai alternatif dari Washington Consensus untuk model pembangunan di negara berkembang yang menekankan peran negara sebagai pemandu pembangunan ekonomi, termasuk peran state-owned enterprises (SOE) yang perlu tetap dipertahankan.

Di China, walaupun SOE (BUMN dan BUMD) tidak lagi mendominasi secara total, namun masih tetap memegang peranan penting dalam perekonomian. Diperkirakan SOE memiliki andil antara 40% sampai 50% dari GDP. Di China terdapat sekitar 100.000 BUMD (sub-national SOE). Di beberapa daerah disana, BUMD bisa menyediakan sekitar separuh dari lapangan pekerjaan yang tersedia di masing-masing daerah tersebut. BUMD-BUMD tersebut sebagian besar bergerak dalam bidang manufaktur, real estate/konstruksi, transportasi, perdagangan, pertambangan dan pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan).

Indonesia perlu mencontoh China yang terbukti selama beberapa dekade mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mengentaskan ratusan juta penduduknya dari kemiskinan. Negara seharusnya dapat lebih berperan dalam menangani bidang-bidang usaha yang strategis, melalui perusahaan negara/daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33 ayat 2, yaitu  “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Negeri ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, mulai dari pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan sebagainya. Kebijakan otonomi daerah memberi kewenangan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada.

Namun sayangnya belum banyak BUMD yang bergerak dibidang pengelolaan kekayaan alam.  Sebagian besar BUMD bergerak dibidang perbankan (BPD dan BPR) dan air minum (PDAM). Bidang usaha BUMD perlu diperluas ke bidang-bidang strategis, terutama pengelolaan sumber daya alam. Bidang usaha seperti pertambangan dan perkebunan memang memerlukan modal yang besar dan resiko yang juga besar. Namun bidang tersebut menjanjikan keuntungan yang sangat besar pula. Sebagai buktinya, banyak pemilik perusahaan pertambangan dan perkebunan yang masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Apabila BUMD lebih diprioritaskan untuk mengelola kekayaan alam, maka yang akan menikmati keuntungannya adalah seluruh masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan swasta atau asing yang lebih banyak diberikan kesempatan maka keuntungan terbesar akan dinikmati oleh pemilik perusahaan atau bahkan diangkut ke luar negeri.

UUD 45 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Agar kekayaan alam dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, maka BUMN dan BUMD yang seharusnya lebih diutamakan serta didorong kemajuannya untuk mengelola kekayaan alam. Apabila BUMN/BUMD lebih diberi kesempatan mengelola kegiatan ekstraktif tersebut maka diharapkan ke depan dapat tumbuh menjadi perusahaan yang besar dan mampu bersaing di tingkat global. Beberapa perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia, sebelumnya adalah perusahaan skala kecil, namun setelah mendapatkan konsesi pertambangan di Indonesia, berkembang menjadi perusahaan terkemuka di dunia.

Masalah permodalan semestinya tidak menjadi masalah utama, mengingat disinyalir masih banyaknya dana APBD yang diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Utang Negara (SUN). Untuk membayar bunga SBI dan SUN tersebut tentu sangat membebani APBN. Dana yang menganggur tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk usaha yang riil dan produktif. Pinjaman dari bank BUMN/BUMD juga bisa dimanfaatkan untuk membantu permodalan untuk perluasan usaha BUMD.

Salah satu tugas pemerintah termasuk pemda adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan menurut data KEMENDIKNAS jumlah pengangguran terdidik mencapai 2 juta orang. Penguatan dan perluasan usaha BUMD pastinya akan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan stabilitas sosial di daerah.

Dengan pengembangan BUMD ke bidang-bidang yang strategis dan profitable serta pengelolaan yang profesional dan transparan, diharapkan BUMD semakin maju dan mampu berkontribusi lebih banyak bagi APBD dan pembangunan di daerah. Hal ini akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian daerah dan akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, pemilik sesungguhnya dari BUMD.

Arief Wijayanto

Arief WijayantoPenulis adalah alumni jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan telah menyelesaikan studi Master of Public Administration di University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 2011 atas beasiswa dari Decentralization Support Facilities, World Bank. Saat ini bekerja pada Kementerian Dalam Negeri. Berminat pada bidang pemerintahan daerah dan keuangan daerah.

3 Responses to BUMD Siapa yang Punya?

  1. siti Juharmi

    Khusus untuk bidang minyak dan gas bumi, menurut Bude, selain dana yang dibutuhkan sangat sangat besar, teknologi belum sepenuhnya dikuasai anak negeri, kemampuan kita dalam penyusunan dan perumusan kontrak biasanya lemah, mungkin karena bahasanya bisa mungkin karena alasan lain.
    Peningkatan kualitas sumberdaya manusia mutlak diperlukan tidak hanya dalam bidang migas tetapi seluruh warga masyarakat hendaknya lebih peduli pada peningkatan kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi dan berani bilang tidak pada kesepakatan yang dirasa tidak pas. Semoga generasi penerus berkualitas lebih baik. Amiin

    • Kalo bidang migas emang perlu teknologi & modal besar, tp utk usaha tambang selain migas, spt batubara, emas tdk memerlukan teknolgi yg tinggi. Permasalahannya adalah maraknya illegal mining yg sama sekali tdk memberikan kontribusi ke kas negara/daerah. Kepala daerah jg cenderung mengobral ijin tambang kepada perusahaan yg kebanyakan tdk peduli pd kelestarian lingkungan & hanya memberikan sedikit kontribusi/royalti, namun mungkin mendatangkan hasil yg lbh instant bg yg mengeluarkan ijin, drpd mendirikan BUMD utk mengelola kekayaan alam.

  2. memang membicarakan BUMD menjadi dilematis disatu sisi BUMD dianggap sebagai bagian yang strategis untuk menopang PEMDA dari sisi pembiayaan pembangunan, disisi lain pengelolaan BUMD dijadikan penopang parpol yang berkuasa di daerah. manajemen BUMD tidak lebih dari BUMDesa. fungsi manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan kantorpun dibiarkan sepi dan ramainya menjelang gajian.BUMD seperti ini umumnya ada di daerah karena kelemahan pengendalian dari pemilik(pemda)yang lebih berorientasi pada politik ketimbang pengembangan sumber-sumber pembiayaan bagi daerah. berbagai kajian untuk pengembanganpun sudah dilakukan tetapi pengelolaannya masih sama. mungkin lebih baik privatisasi/ditutup daripada menghambur-hamburkan dana APBD. kalopun tidak ditutup, manajemennya saja yang dilelang dengan kriteria harus mampu memberi keuntungan pada daerah dalam jumlah tertentu, sehingga terukur. kesulitan yang paling utama yaitu manajemen ini kerja untuk siapa ? thank mas arif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *